Demokrasi dalam Pandangan Islam

Oleh Muthmainnah

Definisi Demokrasi

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–>

Lincoln mendefinisikan demokrasi yaitu pemerintahan rakyat, melalui rakyat, dan untuk kepentingan rakyat.<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–> Secara harfiah, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sangat terbuka dan akuntabel. Karena kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat, juga harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat (trias politica).

 

Islam dan Demokrasi

Seperti yang telah penulis sampaikan dalam pendahuluan, bahwa masyarakat muslim di Indonesia sangat beragam. Dimana mereka berada dalam kelompok atau organisasi dan partai yang berbasis Islam, serta masing-masing memiliki konsep tersendiri yang khas dalam mencirikan identitasnya. Begitu pula dalam kaitannya dengan politik. Keragaman persepsi, sikap, dan perilaku umat Islam Indonesia berkisar dari yang paling liberal di sebelah kiri, hingga Islamisme paling radikal sebelah kanan.

Para sarjana Barat, seperti Samuel Huntington, Benard Lewis, dan Elle Kedourie memandang Islam dan demokrasi sebagai dua makhluk yang berbeda, dan keduanya berjalan sendiri-sendiri. Mereka mengklaim bahwa Islam bertanggung jawab atas kegagalan demokrasi di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. Dapat dikatakan bahwa, semakin kuat Islam dalam suatu masyarakat, demokrasi semakin tidak tumbuh di masyarakat tersebut.

Pandangan ketiga tokoh tersebut tentang Islam dan hubungannya dengan politik adalah sebagai berikut:

<!–[if !supportLists]–>1. <!–[endif]–>Islam merupakan pandangan hidup yang total berlandaskan syariah yang mengatur seluruh aspek kehidupan individu dan masyarakat Islam, dan karena itu tidak ada perbedaan antara agama dan politik.

<!–[if !supportLists]–>2. <!–[endif]–>Pandangan hidup ini bukan gejala pinggiran melainkan gejala arus utama.

<!–[if !supportLists]–>3. <!–[endif]–>Islam bersifat antagonis terhadap demokrasi, dan karenanya demokrasi di masyarakat muslim tidak akan tumbuh.<!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–>

Menurut hemat saya, pandangan mengenai adanya gap antara Islam dan demokrasi hanya terjadi pada kelompok yang tidak menghendaki konsep manusia yang disejajarkan dengan konsep Islam yang sumber utamanya adalah al-Qur’an dan Hadits, yang di deskripsikan melalui tekstual saja.

Padahal, jika saja kita fleksibel dengan keadaan dan tidak selalu menyalahkan keadaan, serta jujur mengakui bahwa terdapat nilai-nilai Islam dalam demokrasi, maka tentunya tidak terjadi sikap egois bahwa kelompoknya-lah yang paling benar mengusung Islam.

Mayoritas ahli politik modern dalam negara Islam, melihat adanya persamaan dan kemiripan antara Islam dan demokrasi. Namun, hal itu hanya cocok untuk mendeskripsikan sebagian sisi sistem Islam tersebut. Pada kenyataannya, keduanya pun memiliki perbedaan.

Jika yang dimaksud dengan demokrasi adalah konsep politik dan sosial, maka diantara persamaan tersebut yaitu mengenai konsep persamaan di hadapan undang-undang, kebebasan berkepercayaan dan akidah, mewujudkan keadilan sosial, dan jaminan atas HAM, merupakan persamaan yang secara umum dipahami dari ruh Islam dan karakter syariatnya. Pada kenyataannya, syariat Islam berusaha untuk merealisasikan keadilan yang mutlak dalam bentuknya yang sempurna, dan memberi manusia kehidupan mulia sesuai kemanusiaan.

Sedangkan jika yang dimaksud dengan demokrasi adalah sistem yang menjadi ikutannya (pembagian kekuasaan), maka dalam Islampun seperti itu. Kekuasaan legislatif-terletak dalam diri umat secara kolektif dan terpisah dari kekuasaan imam atau pemimpin negara.

Secara singkat, Islam memiliki potensi untuk memperkuat demokrasi karena beberapa nilainya mendukung demokrasi, seperti ijtihad (penalaran rasional), ijma (konsensus), ikhtilaf (perbedaan pendapat), dan syura’ (konsultasi).<!–[if !supportFootnotes]–>[4]<!–[endif]–>

Atau dengan kata lain demokrasi sebenarnya adalah milik Islam. Prinsip demokrasi antara lain egality (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (HAM), dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip demokrasi ini rupanya sejalan dengan ajaran Islam antara lain:

<!–[if !supportLists]–>1. <!–[endif]–>Syura’

Dalam demokrasi prinsip syura’ sangat dititik-beratkan. Syura’ yang berasal dari kata al-musywarah (musyawarah) yaitu prinsip tentang cara pengambilan keputusan untuk mencapai kesepakatan bersama. Sesuai dengan Q. S. Asy-Syuura’: 38,

tûïÏ%©!$#ur (#qç/$yftGó™$# öNÍkÍh5tÏ9 (#qãB$s%r&ur no4qn=¢Á9$# öNèdãøBr&ur 3“u‘qä© öNæhuZ÷t/ $£JÏBur öNßg»uZø%y—u‘ tbqà)ÏÿZムÇÌÑÈ

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”

 

dan Q. S. Ali Imran : 159,

$yJÎ6sù 7pyJômu‘ z`ÏiB «!$# |MZÏ9 öNßgs9 ( öqs9ur |MYä. $ˆàsù xá‹Î=xî É=ù=s)ø9$# (#q‘ÒxÿR]w ô`ÏB y7Ï9öqym ( ß#ôã$$sù öNåk÷]tã öÏÿøótGó™$#ur öNçlm; öNèdö‘Ír$x©ur ’Îû ͐öDF{$# ( #sŒÎ*sù |MøBz•tã ö@©.uqtGsù ’n?tã «!$# 4 ¨bÎ) ©!$# =Ïtä† tû,Î#Ïj.uqtGßJø9$# ÇÊÎÒÈ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

 

Dalam syura’, peranan umat sangat penting. Karena, sesuai pula dengan hadits Rasulullah Saw bahwa orang Islam dengan orang Islam lainnya diibaratkan seperti bagian pada satu bagian, yang mana setiap bagian menguatkan bagian yang lain. Jadi, dengan adanya musyawarah diharapkan menjadi kekuatan Islam.

 

<!–[if !supportLists]–>2. <!–[endif]–>Al-‘Adalah (Keadilan)

Dalam menegakkan hukum, termasuk rekruitment dalam berbagai jabatan pemerintahan harus adil dan bijaksana.

šÏ9ºs%Î#sù äí÷Š$$sù ( öNÉ)tFó™$#ur !$yJŸ2 |NöÏBé& ( Ÿwur ôìÎ7®Ks? öNèduä!#uq÷dr& ( ö@è%ur àMZtB#uä !$yJÎ/ tAt“Rr& ª!$# `ÏB 5=»tGÅ2 ( ßNöÏBé&ur tAωôãL{ ãNä3uZ÷t/ ( ª!$# $uZš/u‘ öNä3š/u‘ur ( !$uZs9 $oYè=»yJôãr& öNä3s9ur öNà6è=»yJôãr& ( Ÿw sp¤fãm $uZoY÷t/ ãNä3uZ÷t/ur ( ª!$# ßìyJøgs† $uZoY÷t/ ( Ïmø‹s9Î)ur 玍ÅÁyJø9$# ÇÊÎÈ

“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: “Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami amal-amal Kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)”.” [Q. S. Asy-Syura: 15]

 

<!–[if !supportLists]–>3. <!–[endif]–>Al-Musawah (Kesejajaran/ Kesetaraan)

Dalam prinsip ini, tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa otoriter terhadap rakyat, demi menghindari hegemoni penguasa atas rakyat. Al-Musawah adalah sebagai konsekuensi logis dari prinsip Syura’ dan ‘Adalah.

$pkš‰r¯»tƒ â¨$¨Z9$# $¯RÎ) /ä3»oYø)n=yz `ÏiB 9x.sŒ 4Ós\Ré&ur öNä3»oYù=yèy_ur $\/qãèä© Ÿ@ͬ!$t7s%ur (#þqèùu‘$yètGÏ9 4 ¨bÎ) ö/ä3tBtò2r& y‰YÏã «!$# öNä39s)ø?r& 4 ¨bÎ) ©!$# îLìÎ=tã ׎Î7yz ÇÊÌÈ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

[Q. S. Al-Hujurat: 13]

 

<!–[if !supportLists]–>4. <!–[endif]–>Ijma’

Ijma yaitu persetujuan umat Islam tentang masalah agama. Adanya konsep ijma menjadi keistimewaan syariat Islam, memperkuat statement bahwa Islam memberikan tempat khusus bagi umat dan aspirasinya dalam sistem Islam, yang lebih tinggi daripada apa yang mungkin dapat dicapai dalam sistem demokrasi manapun. Jauh sebelum J. J. Roussou, kaum muslim telah menetapkan bahwa aspirasi umat adalah sakral dan merupakan kehendak Allah, serta dijadikan salah satu sumber hukum dalam Islam.

 

<!–[if !supportLists]–>5. <!–[endif]–>Amanah dan Al-Mas’uliyah (Tanggung Jawab)

Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yag diberikan seseorang kepada orang lain. Kekuasaan dan jabatan adalah amanah yang perlu diwaspadai, bukan nikmat. Maka, rasa tanggung jawab seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi amanahyang harus dipertanggungjawabkan.

¨bÎ) ©!$# öNä.ããBùtƒ br& (#r–Šxsè? ÏM»uZ»tBF{$# #’n<Î) $ygÎ=÷dr& #sŒÎ)ur OçFôJs3ym tû÷üt/ Ĩ$¨Z9$# br& (#qßJä3øtrB ÉAô‰yèø9$$Î/ 4 ¨bÎ) ©!$# $­KÏèÏR /ä3ÝàÏètƒ ÿ¾ÏmÎ/ 3 ¨bÎ) ©!$# tb%x. $Jè‹Ïÿxœ #ZŽÅÁt/ ÇÎÑÈ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” [Q. S. An-Nisa: 58]

 

<!–[if !supportLists]–>6. <!–[endif]–>Al-Hurriyah (Kebebasan)

Setiap warga masyarakat diberikan hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya.

 

Selain persamaan dan dukungan Islam terhadap demokrasi, terdapat pula perbedaan penting yang terdiri dalam tiga unsur:

<!–[if !supportLists]–>1. <!–[endif]–>Yang dimaksud dengan istilah rakyat atau bangsa dalam sistem demokrasi modern, seperti dikenal di dunia barat adalah rakyat yang terbatas pada lingkup teritorial geografis, disatukan oleh ikatan darah, ras, bahasa, dan tradisi yang sama. Sedanakan umat (ummah) dalam sistem Islam adalah suatu kumpulan yang disatukan bukan oleh ikatan kesatuan tempat, darah, dan lainnya, melainkan ikatan akidah dalam pemikiran dan dan emosi.

<!–[if !supportLists]–>2. <!–[endif]–>Tujuan demokrasi barat adalah untuk kepentingan dunia atau materi, yang berusaha mewujudkan kebahagiaan umat beserta kebutuhannya di dunia ini. Namun, tujuan sistem Islam/ demokrasi Islam mencakup tujuan duniawi dan ruhani.

<!–[if !supportLists]–>3. <!–[endif]–>Kekuasaan umat (rakyat) dalam demokrasi barat bersifat mutlak, sebagai pemegang kedaulatan. Tetapi dalam Islam, kekuasaan umat (rakyat) tidak semutlak itu, tetapi terikat oleh syariat, yaitu agama Allah yang wajib dilaksanakan setiap individu. Sehingga setiap orang tak dapat berbuat sewenang-wenang melampaui batasan hukum yang ada.

 

KESIMPULAN

Setiap konsep yang dibuat oleh manusia memiliki kekurangan yang tak dapat dipungkiri, namun kekurangan itu dapat tertutupi dengan memperbaikinya. Begitu pula demokrasi, yang tak luput dari berbagai mudharat, namun selama mashlahat masih bisa diambil, maka tetap sah untuk digunakan.

Kondisi-lah yang harus menyesuaikan dengan al-Qur’an, bukan al-Qur’an yang menyesuaikan kondisi. Dapat dianalogikan; jika kita membeli sepatu dengan ukuran yang lebih kecil/besar dari ukuran kaki kita, maka yang harus dilakukan adalah memilih sepatu sesuai ukuran kaki kita, bukan kaki kita yang menyesuaikan dengan sepatu, karena itu mustahil.

Begitupula yang saya maksud dengan demokrasi dalam pembahasan ini. Karena pembahasan ini mengenai demokrasi dalam kacamata Islam. Ketika pelaksanaan demokrasi itu tidak sesuai dengan nilai-nilai al-Qur’an, maka harus menyesuaikannya, bukan al-Qur’an yang menyesuaikan demokrasi.

Demokrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam tetap dapat digunakan, karena memang telah ada beberapa persamaan yang mendukungnya. Selama hal ini masih memberikan manfaat bagi umat, maka kita dapat menerapkan sistem tersebut.

Namun, jika faktanya demokrasi di Indonesia belum menjalankan prinsip-prinsipnya, maka kesetaraan yang menjadi kunci utama demokrasi nampaknya belum tercapai. Bahwa nyatanya rakyat masih banyak yang tertindas membuktikan adanya ketidak-setaraan dalam perjalanan demokrasi ini. Untuk itu, diperlukan kerja besar untuk membenahi demokrasi di Indonesia agar dapat menyejahterakan rakyat dari semua golongan.

<!–[if !supportFootnotes]–>

<!–[endif]–>

<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–> M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h.307.

<!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–> Saiful Mujani, Muslim Demokrat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007). h.14-15.

About these ads

Tentang tafany

aku baik dan suka berteman. hehe......
Tulisan ini dipublikasikan di Masail Fiqhiyah. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s