Demokrasi dalam Kacamata Islam

Oleh Putri Nadia Soraya

Banyak masyarakat awam, beranggapan bahwa agama islam adalah agama demokrasi. Dan Islam mengajarkan kepada umatnya agar bermasyarakat dan bernegara dengan asas demokrasi Islam, dengan alasan Islam mengajarkan syura/permusyawaratan. Anggapan ini adalah anggapan yang amat salah dan tidak berdasar, sebab antara kedua istilah ini terdapat perbedaan yang amat mendasar, yang menjadikan keduanya bak timur dan barat, air dan api, langit dan bumi. Berikut saya sebutkan beberapa prinsip utama syura, yang merupakan pembeda dari demokrasi.

Semoga dengan mengetahui beberapa perbedaan antara keduanya ini, kita dapat meluruskan kesalah pahaman yang telah mendarah daging di tubuh banyak dan sanubari banyak umat islam. Timur Tengah selalu diwarnai dengan berbagai macam fenomena sejarah dan politik  yang tak pernah habis untuk di bahas, diteliti dan dibicarakan, karena ia merupakan wilayah yang kaya sejarah, peradaban, warna-warni ideologi perpolitikan serta konflik yang tak pernah putus dari masa kemasa hingga sampai pada masa modern sekarang ini. Perubahan yang drastis  terjadi pasca jatuhnya imperium usmani dan imperialisme Barat secara besar-besaran terhadap wilayah-wilayah di timur tengah, menjadikan negara-negara Timur tengah berubah total dari system khilafah sampai kemudian berpindah haluan politiknya ke arah yang lebih modern mengikuti Negara yang menjajahnya. Angin perubahan yang terjadi telah menjadikan timur tengah Negara-negara yang terpisah dan berdiri sendiri dengan system pemerintahan yang baru.Perubahan demi perubahan sedikit demi sedikit terjadi baik dalam tatanan yang kecil maupun tatanan yang lebih luas, baik dalam masyarkat maupun pemerintahan. Di dalam realitasnya sekarang timur tengah tengah memasuki masa transisi dan dalam tahap membangun peradaban baru yang diusung atas nama Demokrasi.

Kerukunan antarumat beragama dan kerukunan intern umat beragama adalah wujud dari sikap saling menghargai dan menghormati. Harapan untuk menjadikan bangsa yang aman dan tenteram dengan masyarakat yang damai serta jauh dari konflik dapat terlaksana jika umat beragama mengembangkan sikap toleran. Nilai-nilai demokrasi sangat mendukung terciptanya komunitas umat beragama yang menghargai kemajemukan. Dengan demikian, konsep demokrasi sangat sejalan dengan Islam yang sama-sama mengandung nilai ketenteraman dan kedamaian umat agar umat hidup sejahtera. Konsep demokrasi memang muncul dari Barat, tapi nilai-nilai demokrasi itu ada di dalam Islam. Apa yang kita kenal dengan Piagam Madinah yang dimunculkan oleh Nabi Muhammad Saw. dan umat Islam di Madinah merupakan konsep pertama di dalam dunia Islam mengenai demokrasi. Makna demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kemudian melindungi semua kepentingan rakyat. Jadi, Islam identik dengan demokrasi, tetapi menurut saya demokrasi dalam Islam memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan.

Definisi Dan Sejarah Singkat Demokrasi

 

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos / cratein yang berarti pemerintahan, Maka demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau lebih dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atau yang sering kita sebut dengan kedaulatan rakyat. Rakyat mempunyai kekuasaan penuh dalam menentukan arah kebijakan politik suatu negara melalui peran sertanya dalam menentukan pemimpin dan wakil parlemen. Arti dari istilah ini telah mengalami perubahan sejalan dengan waktu, dan definisi modern yang telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Demokrasi dipraktekkan pertama kali oleh Yunani kuno tepatnya di Athena pada saat itu mereka menyebutnya dengan negara kota, namun pada abad pertengahan demokrasi seakan memudar dan hilang begitu saja dari pandangan manusia karena kekuasaan politik saat itu berada di tangan raja dan gereja. Kemudian pada abad 18 demokrasi mulai mencuat kembali dan ramai diperdebatkan hingga sekarang. Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia), dan seterusnya. Dalam tradisi Barat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi “pemerintah” bagi dirinya sendiri, dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas tugasnya. Karena alasan inilah maka lembaga legislatif di dunia Barat menganggap sebagai pioner dan garda depan demokrasi. Lembaga legislatif benar-benar menjadi wakil rakyat dan berfungsi sebagai agen rakyat yang aspiratif dan distributif. Keberadaan wakil rakyat didasarkan atas pertimbangan, bahwa tidak mungkin semua rakyat  dalam suatu negara mengambil keputusan karena jumlahnya yang terlalu besar. Oleh sebab itu  kemudian dibentuk dewan perwakilan. Di sini lantas prinsip amanah dan tanggung jawab (credible and accountable) menjadi keharusan bagi setiap anggota dewan. Sehingga jika ada tindakan pemerintah yang cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan hak politik rakyat, maka harus segera ditegur. Itulah perlunya perwakilan rakyat yang kuat untuk menjadi penyeimbang dan kontrol pemerintah.

Menurut Sadek, J. Sulaymân, dalam demokrasi terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang. Di antaranya:

  • Kebebasan berbicara setiap warga negara.
  • Pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti.
  • Kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas
  • Peranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat.
  • Pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
  • Supremasi hukum (semua harus tunduk pada hukum).
  • Semua individu bebas melakukan apa saja tanpa boleh dibelenggu.[1]

Dalam masyarakat Arab khususnya Timur tengah, wacana demokrasi mulai dikenal umum sejak terjadinya revolusi Iran tahun 1979. Di mana aksi revolusi itu dianggap sebagai kekuatan rakyat yang paling berbahaya terhadap masa depan para elitis negara-negara Timur Tengah. Akibatnya, timbulah gejolak perang antara Iran dan Irak yang mendapat sokongan dari mayoritas negara-negara Arab dan Amerika. Isu demokrasi ini semakin menjadi menarik pada era 1990-an, menyusul runtuhnya rezim-rezim komunis di Eropa Timur.

Pada masa berikutnya, benih-benih demokrasi di kawasan ini mulai tumbuh dan bersemi secara luas. Seperti terpilihnya Muhammad Khatami yang pro-reformasi sebagai presiden Iran pada tahun 1997, setelah selama delapan belas tahun, jabatan ini dipegang oleh kubu konservatif.

Di Turki, pada pemilu tahun 2002, peta politik mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan kemenangan telak Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), setelah selama tiga tahun, Turki mengalami krisis dan keterpurukan ekonomi. Bahkan perkembangan politik terakhir menunjukkan, bahwa negara-negara Teluk sedang mengalami tuntutan dari rakyatnya untuk mengadakan perubahan sistem politik yang seimbang. Demikian pula yang terjadi di negara-negara Arab lain, seperti Suria yang mulai membuka diri dengan memberikan izin bagi berdirinya Bank-Bank swasta.[2]

 

 

Demokrasi dalam Kacamata Islam

Kebanyakan umat saat ini ‘mendewa-dewakan demokrasi itu tanpa makna terselubung di dalamnya, ini merupakan salah satu konspirasi global kaum kufar untuk merongrong kekuatan umat muslim sehingga terpecah secara parsial -tidak terintegral- oleh semangat nasionalisme yang sempit. Islam tidak mengenal batas teritorial geografis negeri Muslim tertentu, namun Islam memandang negeri-negeri muslim sebagai satu-kesatuan yang utuh secara integralistik. Allah swt berfirman:  “Dan hendaknya kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari ssebagian apa yang telah diturujkan oleh Allah kepadamu.”(QS. al-Maidah: 49).[3]

Jelas, ini merupakan perintah yang tegas dari Allah kepada penguasa-penguasa muslim tentang wajibnya memberlakukan hukum yang diturunkan oleh Allah, bukan hukum buatan manusia. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi negara yang ada di dunia Islam untuk tidak menerapkan dan menjadikan Islam sebagai sistem. Baik dengan seribu macam alasan. Sudah saatnya pula pemahaman umat dibenahi, risalah Islam tidak boleh dipandang hanya mengatur sebatas hukum pidana yang tidak sesuai dengan HAM. Tidak. Risalah Islam adalah diwahyukan untuk menjadi rahmat semesta alam. Jadi hanya dengan menerapkan hukum-hukum Allah secara menyeluruh lah cita-cita umat Islam menuju menuju baldatun thayyibatun warabbun ghafur (negeri yang baik yang penuh dengan ampunan Allah) dapat terwujud di bumi ini.

Demokrasi adalah pemerintahan rakyat (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, -pent). Rakyat pemegang kekuasaan mutlak.

Pemikiran ini bertentangan dengan syari’at Islam dan aqidah Islam. Allah berfirman, Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. [Al-An’am : 57]; Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. [Al-Maidah : 44]; Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari’atkan untuk mereka agama yang tidak dizinkan Allah ? [As-Syura : 21]: Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. [An-Nisa : 65]; ‘Dan dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutuNya dalam menetapkan keputusan.[Al-Kahfi : 26]

Dalam sistem Demokrasi ada satu bagian yang disebut dengan Serikat, Serikat adalah :

Serikat terbagi menjadi 2 :

  • Serikat dalam pemikiran
  • Serikat dalam politik (partai)[4]

Serikat dalam Pemikiran

Serikat pemikiran adalah manusia berada dalam naungan sistem demokrasi, mereka memiliki kebebasan untuk memeluk keyakinan apa saja sekehendaknya. Mereka bebas untuk keluar dari Islam (murtad), beralih agama menjadi yahudi, nasrani, atheis (anti tuhan), sosialis, atau sekuler. Sejatinya ini adalah kemurtadan yang nyata. Allah berfirman. ’Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang yahudi) ; Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka. [Muhammad : 25][5]; Artinya : Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. [Al-Baqarah : 217]

Serikat dalam Politik

Adapun serikat politik (partai politik) maka membuka peluang bagi semua golongan untuk menguasai kaum muslimin dengan cara pemilu tanpa mempedulikan pemikiran dan keyakinan mereka, berarti penyamaan antara muslim dan non muslim.

Hal ini jelas-jelas menyelisihi dali-dalil qath’i (absolut) yang melarang kaum muslimin menyerahkan kepemimpinan kepada selain mereka. Allah berfirman: ’ Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. [An-Nisa : 141]; Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. [An-Nisa : 59]; Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)? Atau adakah kamu (berbuat demikian) ; bagaimanakah kamu mengambil keputusan ? [Al-Qolam : 35-36]

Karena serikat (bergolong-golongan) itu menyebabkan perpecahan dan perselisihan, lantaran itu mereka pasti mendapat adzab Allah. Allah memfirmankan.; ’Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. [Ali-Imran : 105]

Mereka juga pasti mendapatkan bara’ dari Allah (Allah berlepas diri dari mereka). FirmanNya.’ Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamaNya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka. [Al-An’am : 159][6]

Siapapun yang beranggapan bahwa berserikat ini hanya dalam program saja bukan dalam sistem atau disamakan dengan perbedaan madzhab fikih diantara ulama maka realita yang terpampang di hadapan kita membantahnya. Sebab program setiap partai muncul dari pemikiran dan aqidah mereka. Program sosialisme berangkat dari pemikiran dasar sosialisme, sekularisme berangkat dari dasar-dasar demokrasi, begitu seterusnya.

Pemilihan Umum

            Pemilihan Umum juga termasuk sistem demokrasi, oleh karena itu diharamkan, sebab orang yang dipilih dan yang memilih untuk memegang kepemimpinan umum atau khusus tidak disyaratkan memenuhi syarat-syarat yang sesuai syariat. Metode ini memberi peluang kepada orang yang tidak berhak memegang kepemimpinan untuk memegangnya. Karena tujuan dari orang yang dipilih tersebut adalah duduk di dewan pembuat undang-undang (Legislatif) yang mana dewan ini tidak memakai hukum Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, namun yang jadi hukum adalah Suara Mayoritas. Ini adalah thagut, tidak boleh diakui dan diikuti, apalagi berupaya untuk menggagas dan bekerjasama untuk membentuknya. Sebab dewan ini memerangi hukum Allah dan merupakan sistem barat, produk yahudi dan nashara, oleh karena itu tidak boleh meniru mereka.Bila ada yang membantah : Sebab di dalam syari’at Islam tidak terdapat metode tertentu untuk memilih pemimpin, lantaran itu pemilu tidak dilarang.

Jawabannya : Tetapi pada kenyataannya, pendapat tersebut tidak benar, sebab para sahabat telah menerapkan metode tersebut dalam memilih pemimpin dan ini merupakan metode syar’i. Adapun metode yang ditempuh partai-partai politik, tidak memiliki patokan-patokan pasti, ini sudah cukup sebagai larangan bagi metode itu, akibatnya orang non muslim berpeluang memimpin kaum muslimin, tidak ada seorangpun dari kalangan ahli fikih yang membolehkan hal itu.

Aktivitas Politik

            Partai-partai politik memiliki kesepakatan-kesepakatan antara mereka untuk tidak saling mengkafirkan dan bersepakat untuk mengukuhkan dasar-dasar demokrasi. Sedangkan hukum Islam dalam masalah ini adalah mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan RasulNya, memberi cap fasiq kepada orang yang di cap fasiq oleh Allah dan RasulNya dan memberi cap sesat kepada orang yang diberi cap sesat oleh Allah dan RasulNya. Islam tidak mengenal pengampunan.

Mengkafirkan seorang muslim yang tercebur dalam maksiat bukan termasuk manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama’ah selama dia tidak menghalalkan kemaksiatan tersebut. Adapun undang-undang produk manusia diantaranya undang-undang Yaman, telah dijelaskan oleh ulama Yaman bahwa di dalamnya terkandung penyelisihan terhadap syari’at.

 

Sabda Rasulullah SAW

“Diriwayatkan dari Maimun bin Mahran, ia mengisahkan: Dahulu Abu Bakar As-Shiddiq bila datang kepadanya suatu permasalahan (persengketaan), maka pertama yang ia lakukan ialah membaca Al Qur’an, bila ia mendapatkan padanya ayat yang dapat ia gunakan untuk menghakimi mereka, maka ia akan memutuskan berdasarkan ayat itu. Bila ia tidak mendapatkannya di Al Qur’an, akan tetapi ia mengetahui sunnah (hadits) Rasulullah, maka ia akan memutuskannya berdasarkan hadits tersebut. Bila ia tidak mengetahui sunnah, maka ia akan menanyakannya kepada kaum muslimin, dan berkata kepada mereka: ‘Sesungguhnya telah datang kepadaku permasalahan demikian dan demikian,apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah  pernah memutuskan dalam permasalahan itu dengansuatu keputusan’? Kadang kala ada beberapa sahabat yang semuanya menyebutkan suatu keputusan (sunnah) dari Rasulullah, sehingga Abu bakar berkata: ’Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan diantara kita orang-orang yang menghafal sunnah-sunnah Nabi.’ Akan tetapi bila ia tidakmendapatkan satu sunnah-pun dari Rasulullah, maka ia mengumpulkan para pemuka dan orang-orang yang berilmu dari masyarakat, lalu ia bermusyawarah dengan mereka. Bila mereka menyepakati suatu pendapat,maka ia akan memutuskan dengannya. Dan demikian pula yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatthab sepeninggal beliau.”(Riwayat Ad Darimi dan Al Baihaqi, dan Al Hafiz Ibnu Hajar menyatakan bahwa sanadnya adalah shahih)Dari kisah ini nyatalah bagi kita bahwa musyawarah hanyalahdisyari’atkan dalam permasalahan-permasalahan yang tidak adasatupun dalil tentangnya, baik dari Al Qur’an atau As Sunnah.Adapun bila permasalahan tersebut telah diputuskan dalam AlQur’an atau hadits shahih, maka tidak ada alasan untuk bermusyawarah, karena kebenaran telah jelas dan nyata, yaitu hukum yang dikandung dalam ayat atau hadits tersebut.

Imam As Syafi’i berkata: “Sesungguhnya seorang hakim diperintahkan untuk bermusyawarah karena orang-orang yang ia ajak bermusyawarah mungkin saja mengingatkannya suatu dalil yang terlupakan olehnya, atau yang tidak ia ketahui, bukanuntuk bertaqlid kepada mereka dalam segala yang mereka
katakan. Karena sesungguhnya Allah Ta’ala tidak pernah mengizinkan untuk bertaqlid kepada seseorang selain (taklid kepada) Nabi. ”Penjelasan Imam As Syafi’i ini merupakan penerapan dari firman Allah Ta’ala:(QS. Asy-Syura: 10) “Dan apa yang kalian perselisihkan tentang sesuatu makahukumnya kepada Allah.” Ayat-ayat yang mulia ini dan kandungannya, semuanya menunjukkan akan kewajiban mengembalikan hal yang diperselisihkan diantara manusia kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan kepada Rasul-Nya, yang. Dengan memahami prinsip ini kita dapat membedakan antara musyawarah yang diajarkan dalam Islam dengan demokrasi, sebab demokrasi akan senantiasa mengikuti suara terbanyak,walaupun menyelisihi dalil. Adapun dalam musyawarah, kebenaran senantiasa didahulukan, walau yang menyuarakannya hanya satu orang. Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa Islam tidak pernah mengajarkan demokrasi,dan Islam bukan agama demokrasi.

Dalam sistem demokrasi yang meyakini, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, maka rakyat akan memilih pemimpin sesuai dengan seleranya. Jika rakyat suka berjudi, maka mereka akan memilih pemimpin yang mendukung hobi mereka. Jika rakyat suka dangdut, maka ia akan memilih partai yang mendukung dangdut. Jika rakyat hobi pengajian, maka mereka akan memilih partai yang menggalakkan pengajian. Karena ingin meraih suara rakyat itulah, ada partai yang mempunyai program seperti “tong sampah”. Apa saja diadakan, yang penting dapat dukungan.

Wahai kaum Muslim, Slogan demokratisasi ternyata mengandung muatan kepentingan negara besar pengemban ideologi kufur sekulerisme kapitalisme. Banyak sekali slogan dan wajah manis yang disajikan di hadapan kita. Sekilas nampak baik, tapi sebenarnya hanyalah tipuan belaka. Karenanya, waspadalah dalam mensikapi berbagai slogan dan propaganda serta aktivitas kaum imperialis di dunia Islam. Allah SWT mengingatkan kita dalam firman-Nya: ”Telah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka, dan apa yang disembunyikan dada mereka lebih besar (QS. Ali Imran:118).[7]

Tetapi, menurut Nurcholis Majid dan M. Amin Rais adalah dua intelektual terkemuka Islam Indonesia kritis. Mereka juga orang yang berada di depan untuk upaya penegakan demokrasi di negeri ini. Bahkan, mereka tak henti-hentinya meneriakkan demokrasi ketika ia di ciderai tidak saja oleh negara tetapi juga politisi.[8]

Sebagai pemikir Islam, mereka tidak saja menganjurkan diberikan muatan-muatan Islam dalam politik, mereka juga menjadi pelaku utamanya. Artinya, tidak sekedar dalil-dalil ajaran Islam bahwa Islam sesuai dengan demokrasi seperti yang diteriakkan intelektual lainnya. Tetapi, pengakuan dan perilakunya sudah menunjukan bahwa Islam tak bertolak belakang dengan demokrasi.

Bagi Cak Nur, demokrasi harus didasarkan pada pluralisme bukan pada tataran konsep, tetapi pada tataran praktis. Ia harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan ia menandaskan pluralisme dasar utama keselamatan manusia. Pluralisme juga sudah kehendak Allah, seperti dalam Firman-Nya: “ Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.

            Sementara Amien Rais menganggap demokrasi harus didasarkan pada tauhid sosial. Secara sederhana ia diartikan sebagai penegakan keadilan sosial dialam masyarakat. Tauhid.

 

KESIMPULAN

 

Dari penjelasan yang telah saya paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Demokrasi itu bertentangan dengan Islam. Banyak sekali ayat Al-Qur’an yang memaparkan Konsep Negara yang bertentangan dengan Demokrasi. Hal ini menunjukan bahwa Konsep yang selama ini telah digunakan oleh berbagai negara sebagai konsep negara mereka, termasuk Indonesia, tidak sesuai dengan ketentuan konsep negara menurut kacamata Islam.

Kebanyakan umat saat ini ‘mendewa-dewakan demokrasi itu tanpa makna terselubung di dalamnya, ini merupakan salah satu konspirasi global kaum kufar untuk merongrong kekuatan umat muslim sehingga terpecah secara parsial -tidak terintegral- oleh semangat nasionalisme yang sempit. Islam tidak mengenal batas teritorial geografis negeri Muslim tertentu, namun Islam memandang negeri-negeri muslim sebagai satu-kesatuan yang utuh secara integralistik. Allah swt berfirman: ‘ berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari ssebagian apa yang telah diturujkan oleh Allah kepadamu.”(QS. al-Maidah: 49)[9]; “Dan hendaknya kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan

           

DAFTAR PUSTAKA

Ebook “Meluruskan kerancuan seputar istilah-istilah syariat, Al-Ustadz Muhammad Arifin Badri MA

Icmiorsacairo. Multiply. Com/Demokrasi dalam Islam dan Garakan-garakan reformasi

Majalah Al-Asholah, edisi 2 jumadil Akhir 1413 H, Abu Nuaim Al- Atsari dialih bahasakan Al-Furqon, edisi 7/III. Hal 39-43

Terjamah Al-Quranul karim, Departemen Agama

www. Google. Yahoo.com



[1] Icmiorsacairo. Multiply. Com/ Demokrasi dalam Islam dan gerakan-gerakan reformasi

[2] Ibid

[3] Terjemah Al-Quranul Karim, Departemen Agama

[4] Majalah Al-Asholah, edisi 2 jumadil akhir 1413H, Abu Nuaim Al-atsari.dialih bahasakan oleh majalah Al-Furqon, edisi 7/III. Hal 39-43

[5] Op. Cit

[6] Ibid

[7] Ebook “Meluruskan kerancuan seputar istilah-istilah syariat, Al-Ustadz Muhammad Arifin Badri MA.

[9] Loc.Cit, Departemen Agama

Tentang tafany

aku baik dan suka berteman. hehe......
Pos ini dipublikasikan di Masail Fiqhiyah. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s