Demokrasi dalam pandangan

Oleh Maulana Hasanuddin

Sistem pemilihn pemimpin nampaknya sudah lajim ditentukan dalam setiap pemilihan pemimpin dinegara kita ini, khususnya para anggota DPR dan MPR telah menerpkan aturan-aturan dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Namun nampaknya pemerintah kita ini masih saja banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan, contohnya masih banyak para pemimpin kita yang hanya memanfaatkan kebodohan masyarakat dengan cara mengumbar janji-janji palsu dan memberikan sembako kepada masyarakat agar kiranya menarik simpati masyarakat[1]. Padahal kiranya belum tentu dia bisa memimpin negara dengan baik toh nyatanya hanya orang-orang yang berduit saja yang bisa jadi pemimpin. Dinegara kita ini memang setiap 5 tahun sekali diadakan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih clon presiden dan wakil presiden, kiranay tidak sulit di negara kita ini untuk menjadi seorang presiden dan wakil presiden, toh hanya orang-orang borjuis yang diutamakan ketimbang kemampuan pribadi, padahal allah telah menerangkan dalam surat al-baqarah ayat 247: Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu”. Mereka menjawab: “Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak?” (Nabi mereka) berkata: “Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.” Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. (al- baqarah 247)

Jadi jelaslah Allah menerangkan pada kita tentang pemimpin yang telah dikatakan oleh nabi adalah pemimpin yang luas akan ilmu pengetahuan dan tegas terhadap apa yang telah dihadapinya. Tegaknya bangunan negara dan sistem pemerintahan mempunyi dasar-dasar yang merupakan landasan yaitu. Isalm berbuat yang baik melalui dua cara. pertama mempersembahkan kepada manusia prinsip-prinsip umum, dimana pengalaman-pengalaman manusia di lapangan UUD politik memperkuat kebikannya. Kedua melalui kaidah-kaidah umum sepanjang perkembangan negara di dalam sejarah manusia merupakan tujuan-tujuan idealisltik yang mana manusia ingin merelisasikannya. Di dalam islam sendiri sudah menerangkan tentang perincian-perincian ,bagian-bagian, serta aplikasi-aplikasi praktisnya mungkin di kandung oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ini pada ijtihad manusia sesuai dengan perbedaan tingkatan (pemikiran), lingkungan, dan kondisi-kondisi mereka. Di antaranya lagi ada kaidah-kaidah yang wajib dijaga baik oleh pemerintah mupaun rakyat dalam usaha menegakkan negara dengan memfungsikan dan menjalankan baginya.[2] Di antara dua macam prinsip-prinsip fungsionalitas dan asasiyah ini, d hubungan dan keterkitan, yang membawa kita untuk memisahkan di antara keduanya. Jika hal ini dilakukan, akan menimbulkan kesamaran. Berikut pemaparan dasar,prinsip dan kidah-kidah dalam negara.

Pertama : penentuan pemerintah, kepala negara, pemimpin dan pemilihannya.

Ø Penetapan syarat-syarat pokok atau sifat-sifat kecakapan yang ada didalam diri orang yang dipilih. A. Akidah yang mana negara tegak atas dasar untuk melindungi masyarakat, B. Akhlak (moral), C. ilmu, D. kecakapan politik administratif.

Ø Opini umat begitu juga dianggap sebagai elemen dasar dalam memilihnya.

Kedua : bai’at.

Sesudah menetapkan sifat-sifat yang wajib dijaga didalam diri pemimpin yang dipilih untuk negara yang tercermin dalam aktivitas pemilihan ahlul ar-ra’yu atau ahlul al-halli waaqd yang sifat-sifat mereka akan ditetapkan kelak pada tempatnya terhadap pemimpin ini, maka tibalah sekarang pada aktivitas kedua.

Ketiga : hak umat dalam mengevaluasi, memantau dan mengkritik.

Hak ini jelas dalam berbagai prinsip yang bertebaran didalam Al-quran dan as-sunnah yang memuat apa yang di kandung dalam aplikasi berupa bidang pemerintahan dan kekuasaan. Terutama amar ma’ruf nahi munkar, kriteria ma’ruf dan munkar adalah syara’ (hukum islam) dari satu segi rakyat dan kepentingan orang lain. Ini merupakan pintu yang luas sekali bagi tuntutan kepada kepala negara atau pemerinthanya terhadap banyak masalah, khususnya dalam melawan kezhaliman pemimpin tidak boleh berdiam diri, seperti dalam Al-quran Allah akan memberikan hukuman diakhirat dalam surat An-nisa :97 yang berbunyi: Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: “Dalam keadaan bagaimana kamu ini?”. Mereka menjawab: “Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)”. Para malaikat berkata: “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?”. Orang-orang itu tempatnya neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.( An-nisa 97 )

Hakikat Penolakan Tawaran

Di dar an-Nadwah, ketika ditawarkan oleh kafir Quraisy tentang harta atau kekuasaan, Rasulullah SAW memang menolaknya. Tetapi kita tahu bahwa harga atas harta dan kekuasaan itu sungguh naif, yaitu Rasulullah SAW harus berhenti dari dakwah. Sebodoh apapun seseorang pasti tahu bahwa tawaran itu sungguh tidak logis. Harta dan tahta itu tidak mungkin ditukar dengan menghentikan dakwah. Ini sama saja menolak kenabian, sebab tugas utama seorang nabi adalah dakwah. Maka sangat teramat wajar bila Rasulullah SAW menolaknya mentah-mentah. Itu tercermin dari ungkapan dan jawaban beliau yang disampaikan oleh Abu Thalib, Wahai paman, meski pun mereka meletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku agar aku berhenti dari dakwah ini, pastilah tidak akan kulakukan. Hinngga nanti Allah SWT menangkan dakwah ini atau aku mati bersamanya. Imbalan atas harta dan kekuasaan itu terlalu mahal, sebab yang mereka tuntut adalah berhenti dari dakwah. Jadi ini bukan tawaran yang adil dan siapapun pasti tidak akan menerimanya. Mereka yang mengharamkan masuk parlemen dengan dasar penolakan Rasulullah SAW atas kekuasan atau harta yang ditawarkan dalam peristiwa ini telah lupa dan kurang cermat, bahwa tawaran itu memang tidak adil sama sekali. Jadi argumen ini tidak terkait dengan keharaman masuk parlemen.

Sedangkan di masa kini, ketika partai Islam berupaya masuk parlemen, tidak ada konsekuensi untuk berhenti dari dakwah. Tidak ada yang menawarkan hal itu dan tidak ada yang mensyaratkan bahwa kalau partai Islam mau masuk parlemen harus dengan syarat berhenti dari berdakwah dan tidak boleh menegakkan Islam. Tidak ada bayaran untuk itu.

Dakwah Lewat Kekuasaan

Siapa bilang Rasulullah SAW menghindari dakwah lewat kekuasaan ? Surat-surat Rasulullah SAW yang dikirimkan kepada para raja itu adalah dakwah lewat jalur kekuasaan. Dan ternyata Rasulullah SAW tidak hanya sekali berkirim surat. Bahkan sampai hari ini kita masih bisa mendapatkan surat asli yang beliau kirim kepada para raja dunia yang intinya mengajak mereka masuk Islam. Mengapa raja yang diajak masuk Islam ? Mengapa bukan rakyatnya ? Mengapa beliau tidak memulai dakwah di negeri lain seperti di Mekkah dengan metode dakwah sirriyah (rahasia) selama 3 tahun lamanya ? Mengapa langsung mengajak raja masuk Islam ? Jawabnya karena raja punya kekuasaan sehingga dengan masuk islamnya sang raja, maka dengan mudah Islam bisa berkembang, minimal akan merasakan kemulusan jalan dakwah yang memang dibutuhkan. Bahwa ada raja yang menolak ajakan itu bahkan ada yang merobek-robek surat beliau, itu adalah resiko dari sebuah bentuk dakwah. Tetapi yang masuk Islam dan merubah negaranya menjadi Islam jelas ada dan itu menjadi titik keberhasilan dakwah lewat kekuasaan.

Benar bahwa dahulu Rasulullah SAW memulai dakwah tidak lewat jalur kekuasaan, bahkan cenderung merahasiakan dakwahnya, tetapi bukan berarti setiap dakwah itu harus dengan cara sembunyi. Sembunyi atau tidak merupakan hasil pertimbangan teknis yang dimasa itu memang dibimbing dengan wahyu. Tetapi analasia dan kajian tentang mengapa harus dakwah secara sembunyi pun tetap ada dan tidak diabaikan begitu saja. Buktinya, masa dakwah sirriyah 3 tahun itu hanya berlaku di Mekkah saja. Di luar Mekkah tidak dikenal dakwah seperti itu. Apalagi orang Madinah, mereka sama sekali tidak mengalami masa dakwah rahasia yang tiga tahun itu. Sebab alasan untuk merahasiakan dakwah memang tidak ada, tidak seperti di Mekkah.

Urgensi Mempelajari Fiqhus Sirah

Maka sebagai pemimpin umat, tiap orang dan jamaah harus cerdas dalam menganalisa sirah nabawiyah. Dr. Said Ramadhan Al-Buthy, Dr. Muhammad Al-Ghazali Al-Jabili, Syeikh Muhammad Munir Ghadhban, Dr. Musthafa As-Sibai adalah orang yang banyak menulis tentang ilmu Fiqhus Sirah. Yaitu memahami sejarah Rasulullah SAW dan menganalisanya untuk diistimbat menjadi sebuah manhaj dakwah. Agar kita tidak salah paham atas sirah beliau SAW. Kita wajib menelaah dengan baik ilmu ini agar tidak terlalu mudah berpendapat sebelum memperluas dahulu wawasan.

Praktek Voting di Zaman Nabi

Selesai ikrar Aqobah kedua itu, Nabi berkata kepada mereka: “Pilihkan dua belas orang pemimpin dari kalangan tuan-tuan yang akan menjadi penanggung-jawab masyarakatnya.” Mereka lalu memilih sembilan orang dari Khazraj dan tiga orang dari Aus. Kemudian kepada pemimpin-pemimpin itu Nabi berkata: “Tuan-tuan adalah penanggung-jawab masyarakat tuan-tuan seperti pertanggung-jawaban pengikut-pengikut Isa bin Mariam. Terhadap masyarakat saya, sayalah yang bertanggungjawab[3].”

Selain Ikrar Aqobah II, banyak sekali bentuk praktek voting di zaman nabi SAW, yang intinya memang menggunakan jumlah suara sebagai penentu dalam pengambilan keputusan.Misalnya, ketika musyawarah menentukan sikap dalam menghadapi perang Uhud. Sebagian kecil shahabat punya pendapat sebaiknya bertahan di Madinah, namun kebanyakan shahabat, terutama yang muda-muda dan belum sempat ikut dalam perang Badar sebelumnya, cenderung ingin menyingsong lawan di medan terbuka.Maka Rasulullah SAW pun ikut pendapat mayoritas, meski beliau sendiri tidak termasuk yang mendukungnya.

Sebelumnya dalam perang Badar, juga Rasulullah SAW memutuskan untuk mengambil suara terbanyak, tentang masalah tawanan perang. Umumnya pendapat menginginkan tawanan perang, bukan membunuhnya. Hanya Umar bin Al-Khattab saja berpendapat bahwa tidak layak umat Islam minta tebusan tawanan, sementara perang masih berlangsung.Walaupun kemudian turun ayat yang mengoreksi ijtihad nabi SAW dan membenarkan pendapat Umar ra, namun peristiwa ini menggambarkan bahwa ada proses voting dalam pengambilan keputusan dalam sejarah nabi SAW.

Maka bukan pada tempatnya buat kita untuk menyatakan bahwa sistem voting itu bertentangan dengan ajaran Islam. Meski orang-orang kafir menggunakan sistem voting juga, namun tidak berarti kita meniru cara mereka. Buktinya, Rasulullah SAW sendiri pernah menjalakannya.

Kapan Voting Digunakan?

Voting memang bukan jalan satu-satunya dalam musyawarah. Boleh dibilang voting itu hanya jalan ke luar terakhir dari sebuah deadlock musyawarah.

Sebelum voting diambil, seharusnya ada brainstorming, atau bahasa kerennya ibda’ur-ra’yi. Dari sana akan dibahas dan diperhitungkan secara eksak faktor keuntungan dan kerugiannya. Tentu dengan mengaitkan dengan semua faktor yang ada.

Kalau voting itu bersifat internal umat Islam, maka haram hukumnya bila voting mengarah kepada sesuatu yang tidak dibenarkan Allah SWT. Sedangkan bila voting dengan melibatkan non muslim atau musuh Islam, maka yang terjadi bukan menjual ayat Allah, melainkan bagian dari memperjuangkan agama Allah SWT agar bisa ditegakkan. Bila belum bisa 100%, maka minimal 50%. Dan begitu seterusnya. Itu semua adalah usaha untuk menegakkan syari’at-Nya.

KESIMPULAN

Jadi hampir semua pemerintah atau pemimpin didunia kini baik orang islam atau bukan, naik melalui pemilihan. Yakni hasil pemilihan rakyat jelata dihari pemilihan yang dilakukan beberapa tahun sekali. Pemimpin manapun yang mendapat suara lebih dari yang lain, dialah yang naik menjadi pemerintah negara tersebut. Cara pemilihan pemimpin yang seperti itu adalah cara barat yang mengnut ideologi liberal kapitlisme, yang memperaktakkan sistem demokrsi terbuka.

Hal seperti itu jauh berbeda dengan Islam yang merujuk pada Al Quran, Hadist dan ulil amri (ahlul halli wal ‘aqdi). Dalam Islam, pemilihan pemimpin dibuat berdasarkan sistem demokrasi terpimpin. Artinya, mereka dipilih dari kalangan beberapa orang yang menjadi intipati masyarakat yang disebut ahlul halli wal ‘aqdi. Di antara cara Islam dan cara Barat itu, terdapat perbedaan yang jauh. Kita akan membandingkan kedua hal itu supaya kita dapat melihat kebenaran dan kebijaksanaan sistem Islam.

1. Kita telah difahamkan bahwa melalui pemilihan umum, pemimpin yang naik adalah pilihan mayoritas rakyat jelata. Padahal bila diamati, hal itu tidak semestinya terjadi. Misalnya dua orang calon bertanding di kawasan yangmemiliki 10 ribu pemilih. A mendapat 4500 suara, B mendapat 4000 suara dan yang tidak memilih 1500. Perbedaan antara keduanya cuma 500 suara saja.Tetapi yang tidak memilih sebanyak 1500. Artinya A cuma diterima oleh 4500orang rakyatnya. Sedangkan 5500 lagi menolak kepemimpinannya. Hal itu sebenarnya akan membentuk satu pemerintahan yang tidak stabil. Negaranyamudah goyang.

2. Melalui sistem pemilihan umum, semua rakyat disuruh memilih pemimpin termasuklah orang tua yang sudah uzur, orang buta, orang jahil, orang jahat, perempuan dan orang-orang yang tidak tahu-menahu mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Orang-orang seperti itu turut menentukan corak kepemimpinan negara. Saya yakin, di sebagian negara (yang tidakberpendidikan) 95% dari pemilih yang memilih itu tidak tahu-menahu tentang dasar pemerintahan partai yang didukungnya.

3. Bila pemilih itu tidak faham dasar partai yang didukungnya, mereka juga tidak dapat menilai segala penyelewengan yang dibuat oleh pemerintah. Artinya, mereka tidak dapat menegur atau memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu membuat pemerintah dapat melakukan apa saja dengan sewenang-wenang. Di situ mungkin ada orang berkata, “Itulah perlunya orang-orang yang baik menjadi calon”. Saya jawab begini, “Orang baik, tidak pernah mencalonkan diri. Kenaikan mereka adalah karena ditonjolkan oleh orang lain melalui cara yang bersih”. Yaitu melalui ahlul halli wal ‘aqdi. Lagi pula mana boleh orang-orang baik yang menang kalau mayoritas rakyat yang memilih jahat-jahat belaka?

4. Sebagian orang yang mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin adalah orang-orang politik yang kebolehan istimewanya adalah pandai berpidato.

5. Bila orang itu mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin sementara rakyat belum yakin dengan kebolehannya, karena belum terbukti bahwa ia adalah pemimpin, maka ia mesti berlakon menjadi pemimpin. Ia akan mengangkat-angkat diri dan membuat janji-janji manis yang tidak ada jaminan untuk dilaksanakan.

6. Untuk mempertahankan kursi yang dibeli tadi, pemimpin juga sanggup membuat apa saja sekalipun menindas, menipu, mengancam dan menghukum. Pihak lawan akan dianaktirikan dan pendukung terpaksa dijaga hatinya. Di satu kawasan yang mayoritas orangnya jahat, maka wakil yang naik atassuara mayoritas itu pun biasanya orang jahat. Kalaupun orang baik menjadi calon di sana, pasti kalah.


[1] Seputr indonesia 2009-03-05

[2] Sistem pemerinth dlm persfektif islm,

[3] Memahami pemilihan pemimpin dan demokrasi dalam islam

Tentang tafany

aku baik dan suka berteman. hehe......
Pos ini dipublikasikan di Masail Fiqhiyah. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s