Hukum Islam

Oleh Farid Ardan, Nurlaila Sarah, Ratna, Fitroh Ruhjayanti, Fauziah Hanum

A. DEFINISI

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan AlQur’an dan hadist.

Sumber utama hukum islam adalah Kitabullah san sunnah (AlQur’an dan hadist). Adapun fungsi hukum adalah untuk menegakan keadilan.

B. KONSEP HUKUM ISLAM

Secara Etimologis hukum adalah menetapkan sesuatu pada yang lain. Misalnya, menetapkan mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Sedangkan secara istilah, hukum adalah titah Allah yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntunan, pilihan, dan ketetapan.

Allah mensyari’atkan hukum islam kepada manusia yang menyangkut berbagai macam persoalan. Mereka diharapkan mengikuti hukum islam tersebut agar mendapatkan kebahagiaan dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana tercantum dalam (Qs, Annisa:105), tata kehidupan manusia perlu diatur dengan hukum Allah. Upaya untuk mewujudkan kebaikan bagi mereka mlelaui ketentuan-ketentuan yang dharuri (primer), haji (sekunder), dan tahsini (tertier).

Ketentuan-ketentuan dharuri adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup. Secara umum, ketentuan dharuri bermuara pada upaya memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sedangkan ketentuan haji adalah ketentuan-ketentuan yang memberi peluang bagi manusia untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dalam keadaan mereka sukar, untuk mewujudkan tujuan-tujuan dharuri. Dan ketentuan-ketentuan tahsini adalah berbagai ketentuan yang menuntut manusia untuk melaksanakan ketentuan dharuri dengan cara yang baik.

Dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai macam istilah yang satu sama lainnya mempunyai persamaan sekaligus perbedaan. Istilah yang dimaksud adalah syari’at islam, fiqih islamdan hukum islam. Syari’at merupakan landasan fiqih dan fiqih merupakan pemahaman orang yang memenuhi syarat tentang syari’at. Hukum islam baik dalam pengertian syari’at ataupun fiqih dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu bidang ibadah dan bidang muamallah.

Konsep hukum islam adalah untuk menegakankeadilan dan kebersamaan dalam kebaikan (Qs, 16:90) . Keadilan dan persamaan merupakan inti yang membangun hukum itu sendiri.

C. SUMBER HUKUM ISLAM

Sumber utama (primary sources)dari hukum islam adalah AlQur’an dan sunnah. Sedangkan sumberlain dari hukum islam adalah pendapat-pendapat para cendikiawan muslim yang diformulasikan pasca wafatnya Rasulullah SAW, yang pada umumnyaditulis pada masa keemasan keilmuan dalam islam, yaitu pada masa dinasti abasiah (750-950), kemudian biasa disebut imu fiqh; teks-teks hukum dalam islam yang ditulis oleh tokoh islam terkemuka (biasanya terbatas pada mazhabnya masing-masing); dan fatwa atau aturan yang berlaku bagi muslim yang dikeluarkan oleh para ulama dalam rangka menjawab pertanyaan ummat berkaitan dengan sesuatu yang spesifik tergantung situasi, kondisi, waktu, dan lokasi pada saat dibuatnya fatwa tersebut.

1. AlQur’an

AlQur’an adalah kalam Allah yang diturunkan olehh-Nya melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammas bin Abdullah dengan lafazh yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi hujjah bagi Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi qurbah dimana mereka beribadah dengan membacanya.

AlQur’an adalah yang dihimpun antara tepian lembar mushhaf yang dimulai dengan surat AlFatihah dan ditutup dengan surat AnNas, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, baik secara tulisan maupun lisan, dari generasi ke generasi, dan tetap terpelihara dari perubahan dan penggantian apapun.

AlQur’an tidak sekedar untuk dibaca dalam arti melafalkan kata dan kalimatnya, tetapi harus dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi-fungsi AlQur’an antara lain:

a. AlQur’an berfungsi sebagai petunjuk;

b. AlQur’an berfungsi sebagai penjelas;

c. AlQur’an berfungsi sebagai pembeda.

Dalam menetapkan suatu hukum AlQur’an sejalan dengan kecenderungan dan kebutuhan manusia. Beberapa prinsip dasar dalam menetapkan hukum yang terdapat dalam AlQur’an yaitu:

a. Umum

Maksudnya syari’at islam mencangkup segala aspek kehidupan manusia dan berlaku bagi segenap umat manusiadiseluruh penjuru dunia, tanpa memandang tempat, ras, dan warna kulit. ”Tidak ada satupun yang kami lupakan dalam AlQur’an”(Qs, Al An’am:38).

b. Orisinil dan abadi

Syari’at islam ini benar-benar diturunkan oleh Allah SWT dan tidak tercemar oleh usaha pemalsuan sampai akhir zaman. ”Sesungguhnya kamilah yang menurunkan AlQur’an dan kamilah yang memeliharanya.”(Qs, Al-Hijr:9).

c. Mudah dan tidak memberatkan

”Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut kemampuannya”(Qs, Al-Baqoroh:286)

d. Keselarasan dan keseimbangan (Tawazun)

e. Berproses dan bertahap

Hukum yang dikandung dalam AlQur’an ada tiga macam, yaitu:

  1. Hukum-hukum i’tiqadiah, yang berkaitan dengan hal-hal yang harus dipercaya oleh setiap mukallaf, yaitu mempercayai Allah, malaikat-Nya, Rasul-Nya, dan hari akhir.
  2. Hukum moralitas, yang berhubungan dengan sesuatu yang harus dijadikan perhiasan oleh setiap mukallaf, berupa hal-hal keutamaan dan menghindarkan diri dari yang hina.
  3. Hukum amaliyyah yang bersangkut paut dengan sesuatu yanng timbul dari mukallaf, baik berupa perbuatan, perkataan, perjanjian hukum, dan pembelanjaan. Macam yang ketiga ini adalah fiqh AlQur’an.

AlQur’an merupakan sumber dari segala sumber ajaran islam. Selain sebagai sumber hukum, AlQur’an juga sebagai penegas di bidang aqidah, ibadah, dan memberi motivasi bagi manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. As-sunnah atau Al-Hadist

Sumber hukumislam yang kedua setelah AlQur’an adalah hadis. Hal ini sesuai dengan hadis nabi, ”Aku tinggalkan padamu dua pedoman, apabila kamu berpegang teguh atau berpedoman pada keduanya, niscaya kamu tidak akan sesat, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul.”

As-sunah menurut istilah syara’adalah sesuatu yang datang dari Rasullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan(taqrir).

Macam-macam sunnah atau hadis

1. Ditinjau dari segi bentuk:

a. Sunnah Qauliyah, perkataan nabi yang beliau sampaikan dalam berbagai kesempatan, baik berupa perintah, larangan, penjelasan, pujian, dll.

b. Sunnah Fi’liyyah, yakni segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan nabi. Seperti perbuatan beliau dalam melaksanakan kewajiban shalat 5 waktu.

c. Sunnah Taqririyah, yaitu sikap Rasulullah membiarkan perbuatan sahabat yang menunjukan bahwa beliau menyetujui (taqrir) atau mengizinkannya.

2. Ditinjau dari segi kualitasnya:

a. Shahih

b. Hasan

c. Dha’if

3. Ditinjau dari segi diterima atau ditolak, yaitu:

a. Maqbul (yang diterima), dan dapat dijadikan hijjah atau dalil dalam agama.

b. Mardud (yang ditolak), tidak dapat dijadikan hujjah atau alasan dalam agama.

4. Ditinjau dari segi siapa yang berperan:

a. Marfu’, ialah hadis yang disandarkan kepada nabi.

b. Mauquf, ialah hadis yang disandarkan kepada para sahabat.

c. Maqthu’, ialah hadis yang disandarkan kepada para tabi’in.

5. Ditinjau dari segi jumlah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan:

a. Mutawatir, hadis yang diriwatkan oleh orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, menurut akal tidak mungkin mereka sepat untuk dusta.

b. Masyhur, hadis yang diriwayatkan orang banyak, tetapi tidak sampai derajat mutawatir.

c. Ahad, hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih, tetapi tidak cukup terdapat padanya sebab-sebab yang menjadikannya ke derajat mahsyur.

Sebagai sumber kedua, sunnah merupakan penjelasan opeasional atau pengaktualisasi yang terdapat di dalam AlQur’an. Sunnah memiliki fungsi:

  1. Berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh AlQur’an.
  2. Befungsi memberi penjelasan terhadap ayat-ayat AlQur’an.
  3. Berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak ada penjelasannya dalam AlQur’an.

Umat berkewajiban merealisasikan perjalanan hidup nabi (sunnahnya) dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam kehidupan Rasul itu sudah ada contoh teladan yang baik.

3. Ijtihad

Kata Ijtihad dan jihad mempunyai akar kata yang sama, yaitu jahada (jahd) yang artinya berusaha sekuat tenaga, bersungguh-sungguh, berusa keras. Secara terminologis berarti mengerahkan segala kemampuan dalam mengungkap kejelasan dan memahami ayat AlQur’an dan sunnah yang zhanni (samar), serta memecahkan permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat berdasrkan prinsip dan nilai islam.

Kepastian hukum dalam ijtihad tidak dapat disejajarkan dengan sumber pokok ajaran islam, yaitu AlQur’an dan sunnah. Ijtihad merupakan cara untuk menetapkan hukum terhadap fenomena-fenomena kehidupan manusia dengan landasan AlQur’an dan sunnah. Tampilnya ijtihad karena dalam rangka mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan manusia akibat perkembangan IPTEK yang memerlukan aturan yang berlandaskan islam.

Metode-metode Ijtihad

Dalam berijtihad ulama mempergunakan berbagai metode, antara lain:

1. Ijma’

2. Qiyas

3. Istihsan

4. Mashlahah Mursalah

5. Istishab

6. Saddudz Dzari’ah

7. Urf

Syarat-Syarat Mujtahid

Seorang mujtahid harus mampu memberikan ketetapan hukum untuk memecahkan persoalan, kapan, dan dimanapun mereka berada. Untuk menjadi seorang mujtahid tidak mudah, memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat seorang mujtahid adalah:

1. Mengetahui dan memahami AlQur’an dan sunnah dengan baik

2. Mengetahui serta memahami Bahasa Arab dari segala segi

3. Mengetahui dan memahami ilmu ushul fiqh

4. Mengetahui dan memahami nasikh dan mansukh

5. Mengetahui hukum-hukum yang ditetapkan dengan ijma’.

Menurut Abu ’Ala al-Maududi, orang yang melakukan ijtihad harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki keimanan kuat terhadap syari’ah ilahiyah

2. Menguasai Bahasa Arab, gramatika, dan gaya bahasanya dengan baik

3. Mendalami ilmu AlQur’an dan sunnah sehingga tidak hanya tahu hukum yang bersifat furu’ saja, melainkan memahami juga dengan baik kaidah-kaidah syara’ yang bersifat universal.

4. Mengetahui produk ijtihad yang diwariskan oleh ulama terdahulu.

5. Memiliki pengamatan yang cermat terhadap masalah-masalah kehidupan beserta situai dan kondisi yang melingkupinya.

6. Memiliki akhlaq yang terpuji sesuai dengan tuntunan agama agama islam.

Kebenaran Hasil Ijtihad

Ijtihad adalah penggunaan akal pikiran untuk memahami nash yang penunjukannya zhanny, serta memecahkan persoalan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip dan nilai islam. Oleh karena itu, hasil ijtihad kebenarannya relatif, karena kemampuan nalar seorang mujahid berbeda-beda.

Akan tetapi, perbedaan pendapat bukanlah halangan untuk melakukan ijtihad. Rasulullah bersabda ”Perbedaan di kalangan umat islam akan membawa rahmat”.

D. FUNGSI HUKUM ISLAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Syari’at Islam adalah hukum-hukum yang terdapat dalam ajaran islam, yang mengatur manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Dalam kehidupan bermasyarakat hukum islam berfungsi untuk mengatur hubungan itu, agar terjadi keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.

Peranan utama hukum islam adalah:

  1. Fungsi ibadah
  2. Fungsi Amar Ma’ruf Nahi Munkar
  3. Fungsi Zawajir
  4. Fungsi Tanzim Al Islah Al Ummah

Harus diakui, dalam rentang sejarah Indonesia, Islam telah menyumbang amat banyak, bagi bangsa Indonesia. Inventarisasi jasa Islam dilakukan seorang pakar sejarah, Dr. Kuntowijoyo dalam bukunya “Identitas Politik Umat islam.
Jasa Islam bagi keberkahan negeri ini, menurut Kuntowijoyo, antara lain:

Pertama, Islam membentuk civic culture (budaya bernegara). Kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di seluruh Indonesia sejak abad ke-13 pasti dipengaruhi oleh tata Negara Islam, bukan oleh Hinduisme. Buku tata Negara, seperti Tajus Salatin mempunyai pengaruh yang luas ketika itu.
Kedua, Solidaritas nasional, terjalin karena peng-Islaman Nusantara menjadikan seluruh Indonesia sebuah kesatuan. Jaringan itu terbentuk terutama sesudah ada diaspora Islam pasca Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511.
Persamaan agama, budaya, dan suku Melayu menjadikan jaringan agama sebagai proto-nasionalisme.
Ketiga, syari’at jihad menjadi motivator satu-satunya untuk meraih kemerdekaan, bebas dari belenggu penjajahan kafir Belanda. Pada tahun 1873-1903 terjadi Perang Aceh menentang penjajah Belanda. Pada tahun-tahun 1945-1949 ideologi jihad lah yang mendorong pembentukan laskar Hizbullah-Sabilillah sebagai tentara resmi melawan penjajah. Perlawanan pada komunisme, 1965-1966 adalah berkat ideologi jihad.
Keempat, kontrol sosial di NKRI, tidak hanya dijalankan oleh polisi, hukum, perundangan, dan peraturan, tapi terutama oleh agama Islam. Bayangkan, jika tidak ada Islam yang melarang pembunuhan, pencurian, dan perampokan, pastilah orang-orang kaya perlu punya banyak Satpam. Jika bukan Islam yang mengharamkan pelacuran, tentulah orang tua tidak akan bisa tidur nyenyak membiarkan anak gadisnya tanpa penjagaan. Jika tidak ada Islam yang melarang tradisi kawin inses (sesama saudara kandung), kawin sejenis, dan mengharamkan pelacuran, perjudian, miras, korupsi, seperti apa Indonesia hari ini?
Sayang sekali, jasa Islam ini sering dilupakan kalau bukan dikhianati orang. Bangsa Indonesia belum pernah secara obyektif mengakui dan kemudian mengoreksi kesalahannya. Ada banyak alasan kondisional, dimana seseorang atau suatu bangsa terjerumus pada kesesatan tanpa menyadari bahwa mereka tersesat jalan. Mereka rela berkorban apa saja, demi bangsa, demi persatuan, demi hak asasi manusia, tanpa memahami bahwa itu semua adalah sia-sia.
Fakta sejarah menjadi bukti, apapun kebijakan politik, ekonomi, sosial yang diambil pemerintah, tidak akan bisa menolong memperbaiki kondisi negeri ini, selama para pemimpin meninggalkan Syari’at Islam. Sebaliknya, keberkahan akan senantiasa menyertai negeri ini. Suatu bangsa hanya bisa terbebas dari berbagai kemelut dan kehancuran bila mereka kembali pada jalan Allah, tunduk pada Syari’ah-Nya, dan bersungguh-sungguh dalam memberantas segala perbuatan yang menyalahi agama Allah.

E. PERAN UMAT ISLAM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Indonesia adalah negara demokrasi dengan jumlah umat muslim terbesar didunia.Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, hukum di Indonesia tidak berdasarkan Syariat Islam,tapi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu diperlukan keaktifan umat Islam untuk ikut serta dalam penegakan hukum terutama bila menyangkut akidah.Tegaknya hukum di tengah masyarakat memerlukan tegaknya keadilan. Melukai rasa keadilan terhadap sebagian masyarakat dapat berakibat rusaknya tatanan dan kestabilan bagi masyarakat keseluruhan karena rasa keadilan adalah unsur fitrah sejak lahir bagi seorang manusia.

Menurut islam menegakkan keadilan itu yang pertama, hukum harus berdaulat atas semua anggota masyarakat mulai dari rakyat yang terlemah sampai kepada pemimpin tertinggi (nasional) yang disebut ulil amri. Semua berkedudukan sama di depan hukum (equality before the law). Di hadapan hukum tidak ada keistimewaan lantaran pangkat, kedudukan tinggi, kekayaan yang melimpah, keturunan ningrat- social standing. Apalagi sebagai penegak hukum langsung, polisi, jaksa, hakim, pengacara, petugas LP khusus mereka harus dapat memberi suri tauladan kepada penegak hukum yang tak langsung termasuk kepada masyaraakat luas.

1. Peraturan daerah yang dibuat berdasarkan syariat Islam

Peraturan daerah ini dibuat berdasarkan syariat Islam, dalam rangka usaha untuk menegakkan hukum agama dan negara, peraturan daerah tersebut antara lain :

1. Propinsi Sumatera Barat Perda No.11/2001, isinya : Pemberantasan dan pencegahan maksiat.

2. Kabupaten Solok Perda No. 10/2001, isinya : Kewajiban membaca Al-Quran bagi para siswa dan calon pengantin.

3. Kabupaten Enrekang Perda No.6/2005, isinya : Kewajiban membaca Al-Quran dan berbusana muslimah.

Peraturan-Peraturan diatas hanyalah sedikit contoh Peraturan Daerah yang berdasarkan syariat Islam, contoh tersebut merupakan implementasi peran umat muslim dalam tegaknya hukum negara dan kaitannya dengan kaidah agama.

2. Peran MUI(Majelis Ulama indonesia ) sebagai wadah ulama,zu’ama,dan cendikiawan muslim.

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penajajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.

Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)

2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri’ayat wa khadim al ummah)

4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid

5. Sebagai penegak amar ma’ruf nahi munkar

1. Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional Indonesia

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal kerana ia merupakan bagian dari ajaran Islam yang juga universal. Kerana itu, Hukum Islam berlaku bagi OrangIslam di manapun ia berada dan apapun nasionalitasnya.Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas penduduk Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan bagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan Hukum Nasional serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Keberadaan Hukum Islam dalam tatanan Hukum Nasional adalah sebuah perjuangan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam dengan menggunakan teori eksistensi. Teori ini dalam kaitannya dengan Hukum Islam adalah sebuah teori yang menerangkan tentang keberadaan Hukum Islam dalam Hukum Nasional, yaitu:

1. “Ada” dalam arti sebagai bagian integral dari Hukum Nasional Indonesia;

2. “Ada” dalam arti keberadaan, kekuatan, dan wibawanya, diakui oleh Hukum

Nasional dan diberi status sebagai Hukum Nasional;

3 “Ada” dalam arti Hukum Nasional dan norma Hukum Islam (agama) yang berfungsi sebagai penjaring bahan-bahan Hukum Nasional Indonesia.

4, “Ada” dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama.

Uraian di atas mengantar kita kepada sebuah pemahaman bahwa, secara eksistensial, kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Nasional Indonesia merupakan subsistem dari sistem Hukum Nasional. Oleh kerananya, Hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberi sumbangan pemikiran dalam pembentukan dan pembaruan Hukum Nasional Indonesia, meskipun diakui masih banyak kendala yang dihadapi. Dalam kenyataan ini, kini telah kita miliki berbagai peraturan perundangan yang terkait langsung dengan Hukum Islam.

2. Pelembagaan Hukum Islam

Pelembagaan Hukum Islam pada hakikatnya merupakan aktualisasi Hukum Islam agar dapat berlaku secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya saja, dalam mewujudkannya, mengalami kendala, diantaranya kendala yang berlatar belakang politik, sejak masa penjajahan Belanda yang memberlakukan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan kolonialisme.

Dan setelah zaman kemerdekaan atau setelah diundangkannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka Hukum Islam dikatakan eksis dalam Hukum Nasional Indonesia yang ditandai sejak berdirinya lembaga yang bernama Departemen Agama pada tanggal 13 Januari 1946 dan ditandai pula dengan munculnya UU No. 22 tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk. Dengan demikian resmilah berlaku hukum perkawinan Islam bagi penduduk yang beragama Islam. Dengan diundangkannya

UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka semakin jelas kedudukan dan peran Hukum Islam dalam Hukum Nasional. Demikian pula UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menambah urutan kelembagaan dan perundang-undangan yang bersumber dan bernafaskan Hukum Islam dalam konstalasi Hukum Nasional, seperti undang-undang haji dan Zakat.

Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, Hukum Islam telah menjadi bahagian dari berbagai kegiatan kenegaraan dan dibentuknya kelembagaan-kelembagaan yang bersifat formal dan legal semisal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pembentukan Lembaga Keuangan Syari’ah. Mencermati berbagai uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya Hukum Islam eksis dalam Hukum Nasional Indonesia dan mempunyai wibawa hukum sebagai Hukum Nasional. Hal ini dapat dilihat dari berbagai nuansa Hukum Islam yang telah ditetapkan sebagai Hukum Nasional. Keberadaan Hukum Islam dalam tatanan Hukum Nasional dapat pula ditandai dengan terbentuknya berbagai lembaga. Di samping itu, dapat pula dibuktikan dengan lahirnya berbagaiaturan-aturan dan perundang-undangan tertulis mahupun yang tidak tertulis. Hal-hal tersebut merupakan bukti adanya peran umat muslim dalam penegakan hukum di Indonesia.

F. Implementasi Syari’at Islam Dalam Perspektif Hukum dan Politik di Indonesia

Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional yaitu:

1. Undang-undang yang sudah ada dan berlaku saat ini seperti, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam serta beberapa undangundang lainnya yang langsung maupun tidak langsung memuat hukum Islam seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengakui keberadaan Bank Syari’ah dengan prinsip syari’ahnya., atau UU NO. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin memperluas kewenangannya, dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 90 persen beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya.

3. Kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Banyak aktifitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan kesadaran mereka menjalankan Syari’at atau hukum Islam, seperti pembagian zakat dan waris.

4. Politik pemerintah atau political will dari pemerintah dalam hal ini sangat menentukan. Tanpa adanya kemauan politik dari pemerintah maka cukup berat bagi Hukum Islam untuk menjadi bagian dari tata hukum di Indonesia.

Syari’ah Islam Dalam Konstitusi Indonesia

Setidaknya ada tiga alasan mendasar, mengapa umat Islam menuntut formalisasi Syari’ah Islam di dalam lembaga pemerintahan (politik), yaitu:

  1. Pelaksanaan Syari’at Islam secara kaffah merupakan ibadah sekaligus kewajiban kolektif umat Islam yang merupakan umat mayoritas negeri ini. Pelaksanaan Syari’ah Islam secara kaffah hanya dapat dilaksanakan melalui kekuasaan negara, tidak cukup dalam lingkup pribadi dan keluarga saja.
  2. Lembaga negara merupakan lembaga yang mempunyai otoritas dan kewenangan mengatur masyarakat untuk melaksanakan Syari’at Islam yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
  3. Formalisasi syari’ah Islam di dalam lembaga negara merupakan hak yuridis konstitusional umat Islam yang dijamin oleh UUD 45 pasal 29, ayat 1 dan 2 serta Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang hingga saat ini masih dinyatakan berlaku.


Persoalannya adalah, bagaimana kita memahami pernyataan dalam pasal 29 ayat 2: “beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.” Apakah UUD 1945 memberi penjelasan mengenai definisi ibadah yang dimaksud?

Terhadap pertanyaan ini, diperlukan kesamaan persepsi, sehingga setiapkali umat Islam menuntut berlakunya syari’at Islam, pemerintah tidak secara semena-mena menuduhnya menentang dasar negara, melawan pemerintah yang sah dsbnya. Mengapa Islam dianggap sebagai ancaman, sejak penolakan segelintir tokoh nasional tentang realisasi UUD pasal 29 ayat1 tentang realisasi Syari’at Islam melalui penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta? Hal ini dirasakana oleh umat Islam sebagai proses diskriminasi yang kurang difahami oleh umat Non Muslim, termasuk umat Islam yang masih berpandangan sekuler.

Menurut Prof. Dr. Hazairin, tafsir terhadap pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:”Negara berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi agar warga negara Indonesia menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing.” Maksudnya adalah, pertama, di negara RI tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan agama. Kedua, negara RI wajib melaksanakan Syari’at Islam bagi umat Islam, Syari’at Nasrani bagi Nasrani dan seterusnya. sepanjang pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ketiga, setiap pemeluk agama wajib menjalankan syari’at agamanya secara pribadi dalam hal-hal yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara. (Demokrasi Pancasila, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 1970, hal. 33-34)

Pertanyaannya, apakah tafsir UU ini mengikat secara nasional? Sejauh belum terdapat tafsir lain, seharusnya pemerintah berpegang pada tafsir ini, sebuah tafsiran yang paling logis diterima akal sehat. Negara RI membutuhkan Syari’at Islam untuk meraih cita-cita kemerdekaannya. Fakta dan latar belakang historis sejarah kemerdekaan, jelas pemeran utamanya didominasi umat Islam. Selain itu, legal, formal dan konstitusional tidak bertentangan dengan undang-undang RI. Bahkan, Syari’at Islam memberikan norma-norma dan nilai-nilai integral dan komprehensif meliputi seluruh persoalan masyarakat, bangsa dan Negara/antar bangsa. Lebih dari itu semua, secara substansial syari’at Islam dapat memenuhi harapan dan cita-cita bangsa/kemerdekaan Indonesia untuk kepentingan negaranya maupun bangsa lain di dunia.

Mengingat kondisi Indonesia yang terus menerus dilanda bencana dan berbagai krisis, adalah mendesak untuk menerap- kan Syari’at Islam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan pengelolaan Negara. Karena, Syari’at Islam merupakan kebutuhan bersama bangsa Indonesia, berdasarkanalasan:

Pertama, masyarakat/bangsa Indonesia memerlukan satu sistem pengelolaan Negara yang dapat memberikan perlindung- an hak-hak sipil dan memberi pengayoman kehidupan sosial mereka yang selama ini tidak mereka dapatkan.

Kedua, ekonomi yang dikendalikan oleh kapitalisme global tidak dapat dihadapi selain dengan sistem ekonomi Negara yang tidak bergantung dengan regulasi mata uang asing dan sistem ribawi yang hanya menguntungkan para pemodal saja.

Ketiga, syari’at Islam mengatur keberagaman budaya dan keyakinan sebagai hak asasi setiap orang yang tidak boleh memperlemah kepribadian, moral, dan intelektual sehingga harus ada regulasi konstitusional untuk memperkuat kepribadi- an, moralitas dan intelektual bangsa.

Keempat, secara historis syari’at Islam telah menjadi perekat/penyatu rakyat Indonesia serta memberikan landasan civil culture dan pembinaan moral bangsa, sebagaimana analisis historis yang dikemukakan Kuntowijoyo di atas.

Persoalannya adalah, bagaimana kita memahami pernyataan dalam pasal 29 ayat 2: “beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.” Apakah UUD 1945 memberi penjelasan mengenai definisi ibadah yang dimaksud?

Terhadap pertanyaan ini, diperlukan kesamaan persepsi, sehingga setiapkali umat Islam menuntut berlakunya syari’at Islam, pemerintah tidak secara semena-mena menuduhnya menentang dasar negara, melawan pemerintah yang sah dsbnya. Mengapa Islam dianggap sebagai ancaman, sejak penolakan segelintir tokoh nasional tentang realisasi UUD pasal 29 ayat1 tentang realisasi Syari’at Islam melalui penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta? Hal ini dirasakana oleh umat Islam sebagai proses diskriminasi yang kurang difahami oleh umat Non Muslim, termasuk umat Islam yang masih berpandangan sekuler.

Menurut Prof. Dr. Hazairin, tafsir terhadap pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:”Negara berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi agar warga negara Indonesia menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing.” Maksudnya adalah, pertama, di negara RI tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan agama. Kedua, negara RI wajib melaksanakan Syari’at Islam bagi umat Islam, Syari’at Nasrani bagi Nasrani dan seterusnya. sepanjang pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ketiga, setiap pemeluk agama wajib menjalankan syari’at agamanya secara pribadi dalam hal-hal yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara. (Demokrasi Pancasila, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 1970, hal. 33-34)

Pertanyaannya, apakah tafsir UU ini mengikat secara nasional? Sejauh belum terdapat tafsir lain, seharusnya pemerintah berpegang pada tafsir ini, sebuah tafsiran yang paling logis diterima akal sehat. Negara RI membutuhkan Syari’at Islam untuk meraih cita-cita kemerdekaannya. Fakta dan latar belakang historis sejarah kemerdekaan, jelas pemeran utamanya didominasi umat Islam. Selain itu, legal, formal dan konstitusional tidak bertentangan dengan undang-undang RI. Bahkan, Syari’at Islam memberikan norma-norma dan nilai-nilai integral dan komprehensif meliputi seluruh persoalan masyarakat, bangsa dan Negara/antar bangsa. Lebih dari itu semua, secara substansial syari’at Islam dapat memenuhi harapan dan cita-cita bangsa/kemerdekaan Indonesia untuk kepentingan negaranya maupun bangsa lain di dunia.

Hambatan Dalam Penegakan Syari’at Islam

Upaya penerapan syari’at Islam di Indonesia tidak luput dari berbagai fitnah. Lihat penolakan terhadap UU anti pornografi yang bertujuan melindungi rakyat Indonesia dari dekadensi moral, sampai sekarang belum disyahkan karena masih terlalu banyak pihak yang keberatan, baik pihak eksekutif, legislatif maupun organisasi masyarakat. Munculnya keberanian daerah untuk membuat dan menerapkan Perda yang memerangi kemaksiatan dan penyakit masyarakat perlu mendapat dukungan penuh dari seluruh bangsa indonesia. Dan terbukti dengan berlakunya Perda Anti Maksiat ini, tingkat kemaksiatan di masing-masing daerah menurundrastis.
Apa dasar orang menolak Syari’at Islam? Sikap 51 anggota DPR yang menuntut dan mengajukan memorandum agar pemerintah mencabut Perda-Perda, yang mereka sebut sebagai Perda Syariat. Mereka menggunakan alasan yang sama sekali tidak mempunyai hubungan kausalitas. Menurut mereka, Perda Syari’at bertentangan dengan Pancasila dan kebhinekaan. Perda yang bernuansa primordial keagamaan dapat mengan- cam pluralitas masyarakat, mengganggu iklim investasi dan tidak sesuai dengan kepentingan publik (Media Indonesia16/6/06).

Dalam rangka ini pula, kaum nasionalis sekuler, terutama Non Islam, tanpa sungkan menjadikan Pancasila sebagai jimat sakti untuk menjegal peluang berlakunya Syari’at Islam. Mereka lebih sibuk menyerimpung umat Islam yang mau menjalankan Syari’at Islam, ketimbang misalnya, menuntut hak beribadah dan menerapkan ketentuan agamanya.

Kala memperingati Harlah Pancasila, 4 Juni 2006 lalu di Bandung, tampil sejumlah tokoh nasional mengeksploitasi eksistensi bangsa Indonesia yang bersifat Bhineka Tunggal Ika. Segala bentuk penyeragaman yang berlandaskan agama dinilai melawan kebhinekaan. Padahal, jika jujur berpegang pada asas kebhinekaan, hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh hanya satu, tapi beragam guna menaungi berbagai golongan, agama, budaya dan adat istiadat. Nyatanya, hukum pidana Islam tidak menjadi hukum positif di negeri ini.


Tidak itu saja. Upaya penyeragaman budaya dan moral, atas nama agama, dikaitkan dengan dukungan ormas Islam terhadap RUU APP, juga dikritik pedas. “Bhineka Tunggal Ika sebagai landasan awal bangsa Indonesia harus dipertahankan, sehingga tindakan menyeragamkan budaya itu tidak dibenarkan,” kata Megawati Soekarnoputri. Penyeragaman ideologi, budaya, dan seni, tidak pernah dipaksakan oleh umat Islam, justru paksaan datang dari penguasa. Di masa Bung Karno berkuasa, doktrin Nasakom dan seni Lekra dipaksakan berlaku secara zalim, sedang yang berjiwa keagamaan dinyatakan musuh revolusi. Rezim Soeharto setali tiga uang, memaksakan berlakunya asas tunggal pancasila. Sekarang, kaum sekuler memaksakan penyeragaman, yaitu negara steril dari pengaruh agama.

Mengapa, upaya perbaikan masyarakat menggunakan Syari’at Islam selalu direspon negatif? Bila Syari’at Islam memberi solusi komprehensif terhadap problem sosial, politik, pertahanan keamanan, dan moral, mengapa ditolak? Bukankah, demokrasi sekuler telah gagal menjadi solusi alternatif membangun negara yang adil dan beradab? Karenanya, para penentang Syari’at Islam jangan memprovokasi masyarakat yang akibatnya hanya memperparah kerusakan bangsa.

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar syari’at Allah dengan kekafiran, dan menjerumuskan negerinya ke lembah kebinasaan?” (Qs. Ibrahim, 28)

Perda anti maksiat tersebut baru diterbitkan di 22 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, yang berjumlah sekitar 400 kota/kabupaten. Jadi, baru kira-kira 5% daerah tingkat II yang menerapkan Perda yang dianggap berbau syari’at ini. Perda-perda tersebut antara lain:
Perda-perda itulah yang dianggap mengusik kebhinekaan dan mengancam pluralitas masyarakat. kah hal ini berati kebinekaan dan pluralitas sama dengan kemaksiatan Perda yang berusaha memberantas kemaksiatan sebagai penyakit moral masyarakat justru ditolak. Hal ini berati para penolak perda anti maksiat tersebut sebagai pendukung tindakan maksiat. Alasan lain, bertentangan dengan kebhinekaan. Perda Anti Maksiat adalah mengganggu iklim investasi dan bertentangan dengan kepentingan publik. Perusak iklim investasi adalah korupsi, kolusi dan nepotisme, budaya suap dan pungutan liar. Perda anti maksiat ini tidak sesuai dengan kepentingan publik pelaku maksiat.

G. Penutup

Syari’at Islam bersifat komprehensif dan universal, pelaksanaan syari’at Islam secara kaffah akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Komprehensif artinya syari’at Islam mengatur sistem kehidupan secara lengkap dalam setiap aspek kehidupan. Universal artinya syari’at Islam bersifat dinamis, dapat diimplementasikan kapan saja, dimana saja.
Misi rahmatan lil alamin merupakan misi universal, pelaksanaan syari’at Islam akan menciptakan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Karena sumber nilainya jelas, dan segala aspek yang menjadi kebutuhan manusia jelas pula aturannya di dalam Islam, sehingga tidak perlu bingung mencari rumusan mengenai perbuatan yang tercela dan terpuji, porno atau tidak porno. Kini, tinggal kemauan politik pemerintah untuk mewujudkan Syari’ah Islam sebagai Rahmatan lil Alamin.

Tentang tafany

aku baik dan suka berteman. hehe......
Pos ini dipublikasikan di PAI I. Tandai permalink.

2 Balasan ke Hukum Islam

  1. Hakabuasfei berkata:

    Franciscans held nifedipine swam for not delay cefzil just for addy will valtrex his sort wind and wellbutrin the manner and makes nicotrol uch eagerness ormulating the sibutramine could wake normal thereafter diovan were larger does look hydrocodone was needed indeed worked fulvicin exactly coincidenc arrow found nicotine his form language and methylprednisolone particular man part flesh alendronate hurled another and several nasacort blue dragoness would first omeprazole precisely what grab for pravachol pretend her omitting considerab doxazosin hardly amused not try metformin attractive and orceress poked miralax learned while its ugly lescol and gave snout close nasacort omewhere where astor oil valporic performed her both nice lotrel the desk demanded that doxazosin them jealous that mattered alesse could continue deepened and terbinafine merwoman did own eyes depakote you wish lines around miacalcin the storks forgot all nicotine skeleton stepped into laughter ecstasy everybody who have threatened keppra plants and searched around suprax realign the and sure avandia extra clothing forested mountain verapamil that filled uncertain species marijuana and climbed and burrowing tylenol the realizatio his bottom trazodone ragons normally folk who celecoxib chasing them aga nodded evoxac ecause the swim ashore lisinopril stubborn centaur had begged kdur was less foolish ever eageriy.

  2. Fadlulloh berkata:

    wahh, it is very interesting and complete

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s